Aturan ini bersifat umum lex generalis. Kata generali ini tidak menjadi generalis dan sebagainya karena ia mengikuti kata legi sama sama berbentuk dativus singularisjika dijamakkan kata kata itu menjadi legibus generalibus dalam bentuk dativus pluralislengkapnya asas tersebut akan menjadi sebagai berikut.
Pengenaan Uu No 3 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Dalam
Contoh kasus lex specialis derogat lex generalis. 40 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Contoh peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai asas lex specialis derogat legi generalis. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Lex specialis derogat legi generali the special law derogates from the general law. Tetapi bagaimana dengan asas lex superior yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. Lex superior derogat lex.
Eksistensi asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana perpajakan dalam hukum terdapat suatu asas penting yang dikenal dengan specialis derogat legi generali. Misalnya ada kasus tentang korupsi berdasarkan asas lex specialis tersangka akan dijerat dengan uu no. Aturan ini bersifat umum lex generaliscontoh. Pasal 63 ayat 2 kitab undang undang hukum pidana. Lex specialis derogat lex generali undang undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang undang yang bersifat umum contoh. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum lex generalis.
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat 2 kitab undang undang hukum pidana. 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan uu no. Contohnya dalam pasal 18 uud 1945 gubernur bupati dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum lex generalis. Pemberlakuan kuhd terhadap kuhperdata dalam hal perdagangan.
Ilustrasinya seperti ini jika ada aturan yang sekelas peraturan presiden bertentangan dengan undang undang penyelesaiannya adalah dengan cara memakai asas lex superior derogat legi inferior. Asas ini akan menyelesaikan dengan sangat mudah bahwa dari ilustrasi tersebut aturan yang dimenangkan adalah aturan yang berupa undang udang. 31 tahun 1999 bukan dijerat dengan kuhp. Sebagai contoh peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai asas lex specialis derogat legi generalis. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus specialis mengesampingkan aturan yang bersifat umum generali. Selamat malam saya mau tanya tentang asas hukum.
Apabila ada suatu perbuatan dibidang perdagangan maka yang hukum yang digunakan adalah kuhd meskipun pebuatan tersebut diatur didalam kuhperdata. 8 tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi dapat mengesampingkan uu no. Contohkasus yang berkenaan dengan asas lex specialis derogat legi generali. Contohnya dalam pasal 18 uud 1945 gubernur bupati dan wali kota harus dipilih secara demokratis.